Mentawai Mega­thrust Direx Libatkan 30 Ribu Warga Mentawai

Sebanyak 30 ribu warga Kabupaten Ke­pu­lauan Mentawai bakal dilibat­kan dalam latihan untuk me­nguji sistem penanganan da­rurat bencana internasional pada 17-23 Maret 2014. Kegia­tan bertajuk Mentawai Mega­thrust Direx (MMD) 2014 yang dihadiri Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono itu, Pemkab Mentawai menyiapkan tiga lo­kasi untuk keperluan latihan, yaitu pulau Sipora Selatan, Si­berut dan Tuapejat.
Kepala BPBD Mentawai, Eli­sa Siparang mengatakan, se­lain menyiapkan masyarakat, pem­kab juga berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya mem­per­siapkan sarana dan prasarana lainnya yang men­dukung ke­suk­sesan pelaksa­naan MMD. “Kita sebagai salah satu tuan ru­mah dalam pelak­sanaan MMD telah menyiap­kan infrastruktur, kita minta bantuan Badan Na­sio­nal Pe­nang­gulangan Ben­cana (BNPB) untuk melengkapi sa­ra­nanya,” ujarnya.
Ia mengatakan, sarana yang dimaksud adalah jalur eva­kuasi, alat komunikasi dan shelter. Jika hanya mengandalkan bantuan dari APBD Pemkab Mentawai untuk melengkapi sarana itu, menurutnya suatu hal yang mus­tahil. “Kita juga butuh duku­ngan sarana pendu­kung dari BNPB untuk menyuk­seskan pe­laksa­naan kegiatan ter­se­but,” ujarnya.
Kepala Badan Penang­gu­langan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Yazid Fadhli menga­takan, kegiatan itu akan diikuti ribuan masyarakat. Ma­syarakat yang berada di pinggir pantai akan diikutsertakan da­lam ke­gia­tan pelatihan terse­but. Posko utama pengendali seluruh ke­giatan berada di In­darung. Se­dangkan, untuk sub pengendali berada di UPT BPBD di ka­wasan Cengkeh.
Katanya, presiden akan ha­dir dalam kegiatan tersebut, yaitu mengunjungi lokasi pela­tihan. “Kemungkinan besar, presiden akan berada di lokasi latihan. Apakah nanti presiden juga akan ikut ke Mentawai atau hanya di Padang saja, itu ter­gantung paspamres,” ucapnya.
Yazid mengatakan, keda­tangan presiden ke Padang bu­kan sebagai peninjau tapi juga ikut dalam kegiatan latihan de­ngan peserta 18 negara yang terlibat dalam kegiatan MMD 2014 tersebut. “Kami masih menunggu perkembangan le­bih lanjut dengan jadwal ren­cana kedatangan presiden ke sini,” ucapnya.
Deputi Rehabilitasi dan Re­konstruksi BNPB RI, Wisnu Wi­jaya mengatakan, kegiatan ini untuk sarana dan prasarana dalam sistem penanggulangan bencana yang telah ada. Pela­tihan ini diperlukan untuk me­nguji sistem penangganan da­ru­rat dari tingkat daerah, pro­vinsi, pusat dan intern­asional. Sebab, ini tidak hanya p­en­a­nganan darurat bagi daerah utama sum­ber bencana, na­mun juga kaw­a­san regional.
Indonesia adalah negara yang rawan bencana geologis termasuk gempa bumi dan tsunami karena merupakan perte­muan tiga lempeng tektonik utama di dunia yaitu lempeng eurasia, indo australia dan lem­peng pasifik. Indonesia menya­dari bahwa gemp abumi dan tsunami merupakan salah satu potensi bahaya yang harus dita­ngani oleh orang-orang yang tinggal di daerah yang memiliki resiko tinggi, oleh karena itu Pe­merintah Indonesia me­ngem­­­bangkan master plan pengu­­ra­ngan resiko bencana tsunami untuk meningkatkan perlin­du­ngan bagi masyarakat yang tingal di daerah rawan gempa bumi dan tsunami. De­ngan masyarakat dan peme­rintah yang lebih siap, jumlah korban dan kerugian akibat bencana, diharapkan dapat diteken sekecil mungkin.
“Kejadian bencana gempa dan tsunami di Aceh mem­be­rikan kita pelajaran berharga. Pada saat itulah muncul desa­kan agar pemerintah segera menyiapkan sistem penang­gulangan bencana. Menyikapi hal itu keluarkah UU No 24 Ta­hun 2007 tentang penang­gu­langan bencana,” ujarnya.
Dimana dalam UU tersebut, ditegaskan agar harus ada pe­nanggungjawab kegiatan pe­nang­gulangan bencana. Pe­nang­­gungjawab penang­gu­la­ngan bencana adalah peme­rintah dan pemerintah daerah. Untuk tingkat pusat adalah Badan Nasional Penang­gula­ngan Bencana (BNPB). Sedang­kan di tingkat daerah dibentuk Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD).
Pelatihan peningkatan ka­pa­sitas dan kesiapan penang­gulangan bencana ini diberi tema meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam tanggap darurat bencana untuk me­wu­jud­kan kawasan yang tangguh.
“BNPB sendiri telah mela­kukan beberapa tahapan persia­pan untuk pelaksanaan CPX, FTX, ME dan HCA yang dimulai sejak Juli 2013 dan internasional concept development conference dan initial planning conference (IPC) pada Agustus 2013 di Padang yang melibatkan nega­ra- negara anggota KTT Asia Timur non Asean serta orga­nisasi internasional yang terkait,” ujarnya.